Modernisasi Pertanian Lewat Teknologi

Digital – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah dan pelaku swasta dalam program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program ini menitikberatkan pada inovasi dan penggunaan teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) menjadi tonggak penting dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis modernisasi pertanian. Sinergi ini menggabungkan sumber daya pemerintah, swasta, dan komunitas lokal melalui pendekatan terintegrasi.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya dukungan teknologi dalam meningkatkan daya saing petani. “Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan,” ujarnya, dikutip Rabu 20 Agustus 2025.

Ia juga menekankan bahwa koperasi menjadi pilar utama dalam menggerakkan rantai pasok pertanian modern. “Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” tambah Budiman.

Program ini mengusung model Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) yang memadukan produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah. Model ini berbasis koperasi untuk menghubungkan petani dengan akses teknologi, pasar, dan pembiayaan.

Melalui skema SCLSC, BP Taskin mendorong penggunaan mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan inovasi energi terbarukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Pemerintah daerah menyediakan lahan, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung teknologi pertanian. Sementara itu, mitra strategis seperti PT Thara Jaya Niaga dan Harvest Waste (Belanda) menghadirkan dukungan modal serta transfer teknologi.

Koperasi Multipihak (KMP) menjadi motor penggerak utama dengan menampung hasil produksi petani sekaligus menghubungkannya ke pasar. Melalui digitalisasi rantai pasok, koperasi juga diharapkan mampu menekan biaya distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk.

Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyambut positif langkah modernisasi ini sebagai strategi inklusif. "Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.