Fantastis! Segini Anggaran Pengadaan Laptop untuk 159 Sekolah Rakyat
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA Digital – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa pemerintah menggelontorkan dana Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung program 159 Sekolah Rakyat. Menurutnya anggaran ini mayoritas digunakan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa.
“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Target Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah
Pada tahap pertama, Kementerian Sosial menargetkan 100 Sekolah Rakyat beroperasi hingga akhir Juli 2025. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah, antara lain:
- Sumatera: 22 sekolah
- Jawa: 48 sekolah
- Kalimantan: 4 sekolah
- Sulawesi: 15 sekolah
- Maluku: 4 sekolah
- Papua: 3 sekolah
- Bali: 1 sekolah
- NTB: 2 sekolah
- NTT: 1 sekolah
Seiring berjalannya waktu, jumlahnya bertambah menjadi 159 sekolah, dengan kapasitas menampung lebih dari 15.000 siswa. Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan hingga akhir 2025 sudah berdiri 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Fokus pada Laptop dan Seragam
Meski belum merinci detail pembagian anggaran, Gus Ipul menegaskan sebagian besar dana digunakan untuk pengadaan laptop. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk seragam siswa, kebutuhan makan, hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” jelasnya.
Pesan Presiden Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar tata kelola Sekolah Rakyat benar-benar sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa setiap proses, termasuk pengadaan barang, harus dikawal agar tidak ada penyimpangan.
“Kita kawal pelaksanaannya, mulai dari pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang. Sejak awal, arahan Bapak Presiden sudah jelas: seluruh tata kelola Sekolah Rakyat ini harus sesuai aturan dan tidak boleh ada penyimpangan,” pungkasnya.
