Microsoft Hentikan Layanan Cloud untuk Militer Israel

Kantor Microsoft
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA Digital – Microsoft resmi menghentikan sebagian layanannya untuk militer Israel setelah terungkap dugaan penyalahgunaan teknologi cloud untuk pengawasan massal terhadap warga Palestina

Inovasi Teknologi Lokal Mendunia, Terralogiq Raih Penghargaan di Global di Google Maps Partner Summit 2025

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Microsoft, Brad Smith pada Kamis, 25 September 2025, setelah perusahaan meninjau laporan investigasi yang dilakukan surat kabar The Guardian.

Investigasi The Guardian mengungkap bahwa Unit 8200, lembaga intelijen militer Israel, diduga menggunakan platform Azure milik Microsoft untuk menyimpan rekaman panggilan telepon dalam jumlah besar dari warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Google Resmi Rilis Pembaruan Gemini 2.5 Flash, Fitur Baru Bikin Jawaban Lebih Pintar dan Rapi

Brad Smith menegaskan, Microsoft tidak pernah menyediakan teknologi yang bisa digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil. 

“Kami telah menerapkan prinsip ini di seluruh dunia selama lebih dari dua dekade, dan akan terus berpegang pada komitmen tersebut,” tulisnya dalam email internal dikutip dari Al Jazeera Jumat, 26 September 2025.

Vivo V60 Lite Segera Rilis di Indonesia 2 Oktober, Usung Kamera Sony IMX882 dan Baterai Jumbo 6.500 mAh

Layanan Cloud dan AI Dinonaktifkan

Sebagai tindak lanjut, Microsoft memberitahu Kementerian Pertahanan Israel mengenai keputusan untuk menghentikan serta menonaktifkan sejumlah langganan dan layanan terkait, termasuk penyimpanan cloud serta teknologi berbasis AI.

Meski begitu, Smith menekankan bahwa langkah ini tidak memengaruhi layanan keamanan siber Microsoft, baik untuk Israel maupun negara lain di kawasan Timur Tengah.

Keputusan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan dari internal perusahaan. Sejumlah karyawan dan investor sebelumnya menyuarakan kekhawatiran atas keterlibatan Microsoft dalam operasi militer Israel, terutama terkait penggunaan teknologi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia di Gaza.