Platform Digital Jadi Mitra Strategis Pemerintah Perluas Layanan Masyarakat
Digital – Peran platform digital di Indonesia kini tidak hanya sebatas ruang transaksi komersial. Kehadirannya semakin dianggap penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang lebih efisien dan inklusif.
Dalam diskusi panel bertajuk “People, Policy and Platforms: Strengthening Public Delivery for a More Inclusive Society in Indonesia”, para pakar menegaskan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta. Acara ini digelar Tech for Good Institute (TFGI) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi).
Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang terintegrasi. Ia menyebut langkah ini sebagai kunci untuk memperkuat potensi ekonomi digital Indonesia.
Sonny juga menguraikan berbagai strategi pemerintah, termasuk regulasi pro-inovasi melalui mekanisme sandbox. “Kami mendorong perizinan yang ramah bagi startup serta memberikan dukungan khusus bagi wirausaha perempuan dan pelaku usaha di desa,” jelasnya.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar, di antaranya Muhammad Faisal dari Komdigi, Budi Primawan dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan Hafiz Noer dari CfDS. Mereka dipandu oleh Direktur Program TFGI, Citra Nasruddin, sebagai moderator.
Para narasumber menilai, kemitraan strategis dengan platform digital mampu mendorong terciptanya layanan publik yang lebih terjangkau. Hal ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang selama ini belum terjangkau.
Salah satu temuan penting adalah peran platform digital dalam membuka data ekonomi informal yang sebelumnya tidak terlihat. Informasi real-time mengenai pekerja lepas, UMKM, hingga konsumen baru menjadi peluang besar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Tiga bidang dianggap paling potensial untuk kolaborasi, yakni pembayaran digital, logistik, dan e-commerce. “Inklusi keuangan, layanan pengiriman hingga pelosok, serta akses pasar bagi UMKM merupakan area yang bisa membawa dampak nyata,” kata Hafiz, dikutip Rabu 20 Agustus 2025.
Para ahli juga menyoroti pentingnya regulasi berbasis hasil dengan pendekatan sandbox. Model ini dinilai mampu memberikan ruang eksperimen bagi solusi digital sekaligus memastikan efektivitas kebijakan publik.
“Ke depan, masa depan layanan publik Indonesia akan ditentukan oleh kualitas kemitraan antara sektor publik dan swasta,” ujar Citra. Ia menambahkan, “Bila dimanfaatkan secara bijak, platform digital dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera.”
