Banjir Disinformasi di Sosmed Warnai Penanganan Bencana Sumatera, Aktivis 98 Minta Publik Pahami Peran Pemerintah
- Antara
VIVA Digital – Penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya disinformasi dan misinformasi yang beredar di ruang publik. Fenomena ini dinilai muncul seiring fokus pemerintah yang memprioritaskan tahapan tanggap darurat dan penyelamatan warga terdampak bencana.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai bahwa berkembangnya narasi yang tidak akurat terkait penanganan bencana tidak terlepas dari keterbatasan komunikasi publik pemerintah di tengah situasi darurat. Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memusatkan perhatian pada upaya penyelamatan dan penanganan langsung di lapangan.
Hal itu dikatakan Haris dalam kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu, 20 Desember 2025. Kegiatan ini mengusung agenda khusus Tali Kasih Natal, dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako ke sejumlah daerah di Indonesia dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN.
Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres dilakukan di wilayah Jabodetabek dan dipusatkan di dua lokasi, yaitu Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi, sebanyak 500 paket, dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara, sebanyak 500 paket. Selain di Bekasi, pembagian Banpres juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
“Menurut kami berkembangnya beragam disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana di Sumatera karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahapan tanggap darurat serta penyelamatan warga, sehingga tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian yang telah, sedang, dan akan ditempuh,” ujar Haris dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu 20 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat terkait langkah-langkah penanganan bencana. Namun dalam kondisi darurat, penyampaian informasi sering kali tidak berjalan seiring dengan derasnya arus konten di ruang digital dan media sosial.
Haris juga menyoroti ekspektasi publik terhadap kehadiran informasi visual dan narasi cepat di media sosial, yang kerap tidak sejalan dengan realitas kerja petugas di lapangan. Menurutnya, aparat dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana tidak berada dalam posisi untuk memproduksi konten digital secara masif.
