Banjir Disinformasi di Sosmed Warnai Penanganan Bencana Sumatera, Aktivis 98 Minta Publik Pahami Peran Pemerintah
- Antara
“Petugas BNPB, prajurit TNI/Polri, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta relawan yang bertugas di lapangan bukan konten kreator atau influencer. Mereka tidak menjadikan bencana dan penderitaan rakyat sebagai objek konten dan narasi media sosial,” tegas Haris.
Kondisi tersebut, lanjut Haris, membuka ruang bagi munculnya spekulasi, asumsi, hingga narasi yang menyesatkan di ruang digital. Ia menilai arus informasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana, meskipun proses di lapangan terus berjalan.
"Kami mengapresiasi Pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya telah menjawab beragam disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak prioritaskan penanganan bencana Sumatera. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak bencana sebagai prioritas nasional, dengan mengarahkan konsentrasi sumber daya secara maksimal guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana", kata Haris.
"Dengan demikian Presiden Prabowo telah menjawab secara substansial terkait kritik tidak ditetapkannya bencana nasional dalam penanaganan bencana Sumatera. Pemerintah telah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional. yakni keterlibatan dan kepemimpinan langsung pemerintah pusat melalui penanganan berskala nasional serta pengucuran anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat", tandasnya.
Sebagai informasi, penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres juga dilakukan di Kota Ambon, sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura.
Kegiatan Tali Kasih Natal juga dilakukan di wilayah Langowan, Sulawesi Utara sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara.