Merdeka dari Ancaman Siber: Membangun Fondasi Keuangan Digital yang Aman dan Berkelanjutan

Rabu, 20 Agustus 2025 - 22:00 WIB

Oleh :

Trisya Frida

Ilustrasi ancaman siber dalam keuangan digital

Sumber :

Gemini AI

Digital – Pesatnya laju digitalisasi telah mengubah lanskap ekonomi Indonesia secara fundamental. Keuangan digital bukan lagi sekadar tren, melainkan mesin pertumbuhan utama yang mendorong inklusivitas ekonomi. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul tantangan besar, yakni potensi ancaman siber dan penipuan digital yang bisa mengikis kepercayaan publik.

Tantangan dan Peluang di Era Transformasi Digital

Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025

Photo :

Istimewa

Laporan dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat. Transaksi menggunakan QRIS, misalnya, telah mencapai lebih dari Rp317 triliun pada kuartal kedua 2025, dengan pertumbuhan 121 persen dari tahun sebelumnya.

Angka ini mencerminkan tingginya adopsi teknologi di masyarakat, di mana 93 persen merchant QRIS adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data ini menegaskan bahwa layanan keuangan digital adalah penggerak utama dalam mencapai ekonomi yang lebih inklusif.

Namun, transformasi ini tidak datang tanpa risiko. Indarto Budiwitono, Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menekankan pentingnya perbankan untuk terus beradaptasi. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan efisiensi, tetapi di sisi lain, potensi serangan siber semakin tinggi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama. Indarto menyebutkan,

“Bank perlu mengembangkan strategi digital yang agile dan terukur, tidak hanya dalam aspek efisiensi saja, namun hal tersebut sebagai jawaban atas ekspektasi nasabah yang semakin kompleks,” ungkap Indarto.

Ia juga menambahkan bahwa ketahanan siber bukan hanya soal teknologi, melainkan juga reputasi dan keberlangsungan bisnis.

”Melalui IDBS 2025 ini, diharapkan para pelaku industri dapat mencermati tantangan dan peluang di sektor perbankan untuk menyiapkan strategi dan arah pengembangan bisnis termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya lagi.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa IDBS bukan sekadar ajang diskusi, melainkan inisiatif nyata untuk menciptakan kemitraan strategis.

“AFTECH menginisiasi IDBS untuk mendorong kemitraan strategis yang bisa direplikasi lintas sektor antara bank digital, fintech, regulator, dan sektor riil,” ujar Pandu.

Menurutnya, ada tiga fokus utama tahun ini: penguatan pertahanan siber, perancangan produk keuangan yang benar-benar inklusif bagi UMKM, dan arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan.

“Tahun ini kami fokus pada tiga keluaran utama: penguatan ketahanan siber dan pencegahan scam berbasis intelijen bersama, desain produk keuangan yang benar-benar inklusif bagi UMKM dan masyarakat underserved, serta arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Mendorong UMKM dengan Ekosistem Digital Terpadu

Salah satu bahasan penting dalam IDBS 2025 adalah bagaimana layanan keuangan digital dapat menjadi penggerak utama bagi sektor riil, khususnya UMKM. Tiga tantangan utama yang dihadapi UMKM di Indonesia, yaitu akses ke pasar, akses pembiayaan, dan literasi keuangan, bisa diatasi melalui kolaborasi strategis antara perbankan dan fintech.

Para ahli sepakat bahwa pemanfaatan data digital sangat vital. Regulator mendorong penggunaan data digital sebagai alternatif penilaian kredit untuk menjangkau UMKM yang selama ini sulit diakses perbankan (underbanked). Inovasi dari fintech, seperti penyedia layanan credit scoring berbasis data transaksi digital dan payment gateway, memungkinkan perbankan mendapatkan data yang lebih komprehensif. Kolaborasi sinergis ini, yang didukung oleh pendampingan dan edukasi, dinilai sebagai kunci untuk memajukan UMKM.

AI sebagai Benteng Pertahanan Kolektif

Ancaman siber yang semakin canggih, terutama yang didukung oleh Kecerdasan Buatan (AI), memerlukan respons yang setara. Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata, BSSN, menegaskan bahwa serangan siber berbasis AI, seperti phishing yang dipersonalisasi, hanya bisa dilawan dengan pertahanan berbasis AI juga.

“Bicara keamanan siber, bicara AI tentu kita harus siap dengan serangan-serangan yang sudah berbasis AI, nah terus bagaimana caranya menghadapinya? Ya tentunya dengan AI juga,” ungkap Edit.

Untuk mewujudkan pertahanan kolektif, para pemangku kepentingan, termasuk OJK, Bank Indonesia (BI), BSSN, dan Kominfo, kini fokus pada aksi nyata, seperti berbagi intelijen siber dan pemblokiran URL berbahaya secara terkoordinasi. Upaya ini didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dari BI.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) juga memainkan peran krusial dalam membangun fondasi kepercayaan digital. Perusahaan seperti Privy, misalnya, menyediakan otentikasi identitas dan keaslian dokumen digital, memastikan setiap transaksi berjalan aman.

“Membangun digital trust bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kolaborasi dan kepatuhan. Dengan identitas digital yang sah dan diakui negara, masyarakat maupun industri dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri,” ujar CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi.

Momen Penting bagi Ekosistem Keuangan Digital

Kesuksesan IDBS 2025 dengan partisipasi lebih dari 400 pemimpin industri, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, menegaskan pentingnya forum ini. Forum strategis ini menjadi titik temu bagi regulator, perbankan, fintech, dan sektor riil untuk merumuskan masa depan keuangan digital yang inovatif, inklusif, dan aman.

Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk melawan ancaman, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh agar keuangan digital dapat benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.